Bencana, Buah Narasi Kekuasaan dengan Citra Media

Reading Time: 6 minutes

Bencana seringkali hadir dalam percakapan harian kita sebagai ‘tamu tak diundang’ yang menyebalkan, atau barangkali hanya sebagai ‘takdir Tuhan’ yang tak terelakkan. Namun, dibalik kepulan asap dan kobaran api di lahan hutan, timbunan tanah dari longsoran tebing bebukitan, rusak dan matinya biota sungai maupun laut, maupun genangan air bersama lumpur dari banjir bandang yang merendam ribuan bahkan jutaan hektar lahan pertanian dan pemukiman rupa-rupanya terdapat jalinan kerumitan antara kebijakan yang keliru, laku akumulasi modal yang rakusnya membabi buta, dan narasi media yang seringkali mengaburkan akar persoalan.

Hari-hari ini kita sedang diperlihatkan pertunjukan tersebut secara kasat mata. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita mempunyai peran andil untuk melihat kesemua tragedi tersebut dengan meniatkan untuk mereposisi kaca mata mana yang proporsional.

Lebih-lebih dapat menjadi bahan renungan dan cerita yang jujur para orang tua kepada anaknya, bahwa keseimbangan alam ini akan tumbang akibat ulah-ulah manusia yang rakus dan lalim. Sayangnya, kita semua menjadi rentan atau terancam karenanya.

Banjir dan longsor merupakan bencana yang seringkali tidak berdiri sendiri sebagai kejadian bencana alam murni, persoalan teknis infrastruktur, apalagi sebatas ‘takdir Tuhan’. Bencana yang turut membawa air, lumpur, bebatuan, hingga kayu-kayu glondongan hutan itu bahkan tak jarang memakan korban seperti banjir dan longsor di Sumatera pada akhir tahun 2025 lalu.

Sebulan lebih berlalu, bencana yang melanda 52 kota/kabutaen di tiga provinsi sekaligus masih belum kembali pulih sepenuhnya. Memang dampaknya tak main-main, per 6 Januari 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal mencapai 1.178 jiwa dan 148 orang hilang.

Sementara sebanyak 242.200 orang masih mengungsi, itu hampir setara dengan jumlah penduduk Kota Batu1. Selain itu, sekitar 175.126 rumah rusak dan bahkan ada yang sampai hilang. Terasa akhir tahun yang cukup pilu dan menyisakan duka mendalam bagi kita semua.

Kesemua itu bukan hanya angka dan statistik belaka, bukan! Sebagaimana pemantauan dari Drone Empritnya Ismail Fahmi, ada lebih dari 950 juta interaksi yang mengarah pada bencana di Sumatera berasal dari kanal media sosial (IG, Twitter, Fb, Threads, Tiktok) dan media online (berita) didua minggu pertama pasca bencana tersebut terjadi2. Ini menandakan bahwa bencana yang terjadi telah membelalakkan mata publik.

Seiring berjalannya waktu, peranan media sangat penting. Media (sosial dan online) menjembatani bagaimana kita semua dapat menjangkau kedukaan yang dialami oleh saudara-saudara terdampak.

Alhasil, banyak yang menggunakannya untuk ajakan kontstruktif #WargaBantuWarga atau #RakyatBantuRakyat sebagai bentuk solidaritas sesama warga. Pun ada yang menggunakan media sebagai wahana pencitraan politik figur semata. Semua menjadi relatif, sebagaimana tujuan media itu diperuntukkan.

Namun yang pasti, kita sebagai masyarakat sipil juga telah banyak mendapatkan gambaran dari berbagai pola penanganan bencana, seperti informasi atau komunikasi publik dari pengurus negara kepada warganya atas situasi krisis yang terjadi di Sumatera.

Bukan malah berseloroh sekenanya, seakan nir empati terhadap situasi krisis. Tidak dianggap sebagai ibroh atau pembelajaran. Malah sebaliknya, publik atau masyarakat sipil dari berbagai elemen dan golongan yang turut memberikan kritik-saran terhadap penanganan bencana serta mitigasi dan antisipasi melalui kanalnya masing-masing.

Warga sipil telah membantu sekeras-kerasnya bersolidaritas dengan cara dan kapasitas masing-masing, termasuk bagaimana banyak pertimbangan dan saran yang diberikan untuk merespon bagaimana kejadian serupa tidak terulang kembali.

Data demi data faktual disampaikan tentang bagaimana titik deforestasi maupun hulu hingga alirannya menjadi salah satu sebab krusial dari bencana banjir dan longsor ini. Seperti temuan organisasi masyarakat sipil Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), bahwa telah Sumatra penuh sesak oleh izin industri ekstraktif: 1.907 izin tambang minerba aktif (±2,45 juta hektare), 271 izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) yang menggerus kawasan lindung, pembangunan PLTA/PLTP yang membelah hutan pegunungan, serta ekspansi perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan tangkapan air3.

Sayangnya, publik tidak mendapatkan respon tindaklanjut dari dugaan-dugaan akar permasalahan dari penyebab bencana ini, justeru pengurus negara ini sudah menyiapkan narasi jawaban yang ‘sudah dapat ditebak’. Bahwa penyebab dominan dari banjir dan longsor ini adalah curah hujan tinggi hingga ekstrem serta kondisi geomorfologi curam sampai sangat curam, disampaikan oleh salah satu pejabat Kementerian ESDM4.

Memang Badan Meteoroligi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan kita semua, bahwa akan ada potensi terbentuknya siklon tropis di belahan bumi selatan masih dapat terjadi sampai Maret.

Bisa saja siklon terbentuk di kawasan seperti barat daya Bengkulu, bergeser ke selatan mendekati selat Sunda, Jawa, dan Nusa Tenggara yang membuat wilayah tersebut rentan mengalami bencana hidrometeorologi. Pun menurut Hatma Suryatmojo selaku pakar konservasi sumberdaya hutan dari Fakultas Kehutanan UGM, bahwa mengacu beberapa kajian, saat terjadi hujan dengan intensitas lebih dari 50 mm, kawasan Sumatera pasti didera banjir.

Pada kejadian banjir bandang itu, curah hujan mencapai 380 mm. Secara alamiah, kawasan hutan alam tropis seperti di Sumatera atau Kalimantan, tajuk hutannya mampu menangkap dan menyimpan air hujan sampai 35 persen, sekitar 65 persen lainnya sampai ke tanah.

Jika permukaan tanah tidak terganggu, misalnya aktivitas pembangunan (apalagi sampai terjadi deforestasi), maka air yang masuk ke dalam tanah bisa sampai 55 persen dari air hujan yang jatuh. Sisanya, sekitar 10-20 persen masuk ke sungai. Neraca air ini merupakan rumusan yang berlaku di kawasan hutan5.

Jadi sekali lagi, bahwa banjir dan longsor di Sumatera itu cukup diduga kuat tidak terjadi serta merta karena ‘takdir Tuhan’ melalui hujan intensitas tinggi, melainkan juga ada ulah tangan manusia yang secara sistemik terlibat didalamnya.

Narasi-narasi seputar kabar dan berita pasca bencana terjadi masih cukup santer dibicarakan. Barangkali, kini publik telah banyak memberikan penilaian tentang bagaimana semestinya.

Tak sedikit pula forum-forum formal maupun non formal dari berbagai macam kelompok masyarakat sipil diselenggarakan. Hal itu dilakukan secara organic yang menandakan kuatnya resonansi emosional publik. Deep Intelligence Research (DIR) juga merilis laporan tentang perkembangan

percakapan public terkait bencana di Sumatera ini. DIR menyimpulkan, setidaknya sampai akhir tahun 2025 ada tiga kluster utama yang mendominasi percakapan public6;

1. Menyoal kemanusiaan dengan fokus percakapan soal kondisi korban dan kronologi bencana;
2. Menyoal gugatan sistemik berupa munculnya pendapat public yang menyebut bencana disebabkan oleh eksploitasi hutan dan tambang. Dugaan ini diperkuat dengan temuan kayu gelondongan di sejumlah lokasi bencana;
3. Menyoal eskalasi politik yang mempertunjukkan adanya kritik langsung terhadap figure otoritas pemerintah , atas keterlambatan penanganan bencana yang dianggap sebagai krisis legitimasi negara dan kegagalan komunikasi public.

Dominasi klaster percakapan publik tersebut menunjukkan kritik publik yang mengkritik tentang kurangnya kepekaan saat bencana ekologi terjadi. Sehingga hal tersebut menjadikan kepercayaan publik atas negara dan para pengurusnya tergerus. Tagar #WargaBantuWarga dan #RakyatBantuRakyat sempat menggema hebat di linimasa berbagai platform media sosial.

Kegeraman publik di platform media sosial dan media online mencerminkan ketidakpuasan atas respons negara terhadap bencana. Pemerintah dianggap menutup telinga terhadap permintaan warga yang menginginkan peningkatan status menjadi “Bencana Nasional”.

Ditambah, di tengah bencana Sumatera ini, kita disuguhi pencitraan hingga klarifikasi para pejabat untuk “Menyapu.” Artinya, kehadiran para pejabat dan politisi dengan segala pencitraannya disebut-sebut ingin “mengapus” pertanggungjawaban mereka atas kerusakan alam yang ditengarai sebagai penyebab bencana, termasuk di Aceh hingga Sumatera Barat ini7.

Lebih lagi, akhir-akhir ini masyarakat sipil yang menjalankan hak konstitusionalnya dengan memberikan saran dan kritik mendapatkan teror-teror.

Ini jelas merupakan sinyal berbahaya dan mengancam bagi hak konstitusional sebagai warga sipil. Banyak yang menduga, bahwa adanya respon berupa teror-teror dari kritik itu berasal dari pengurus negara beserta aparaturnya. Hal ini didasarkan pada sejarah kelam demokrasi Indonesia saat masa Orde Baru.

Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan, bahwa ancaman dan teror terhadap aktivis dan influencer untuk membungkam kritik terhadap pemerintah serupa dengan cara yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Ia menduga pemerintah saat ini megnhadapi kritik atas penanganan bencana Sumatera dengan ancaman dan kekerasan8.

Setelah lebih dari satu bulan bencana banjir dan longsor di Sumatera terjadi, berdasarkan situasi-situasi diatas, platform media sosial dan media online masih ramai dengan berbagai percakapan seputar pasca bencana, yang diimbangi dengan pemberitaan tentang bagaimana Negara mendistribusikan pelayanannya pasca bencana.

Beberapa tema pemberitaan yang termuat di media sosial dan media online, baik dengan sentimen positif maupun negatif, kiranya penulis rasa cukup proporsional dalam dinamika ruang publik.

Hal itu seperti bagaimana beragam media-media mulai melakukan peliputan secara mendalam dan investigatif, mengangkat pemberitaan berdasarkan kesaksian dan temuan-temuan di lapangan oleh warga sipil yang muaranya adalah desakan dan tuntutan untuk menyelesaikan akar permasalahan dari bencana di Sumatera kemarin.

Meski respon dari Negara mulai menunjukkan kemajuan, seperti mulai adanya pengusutan dan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan ekstraktif yang berpotensi menjadi penyebab deforestasi di tiga provinsi tersebut, walaupun sampai saat ini belum ada perkembangan yang disampaikan kepada publik terkait hal itu.

Menyoal bagaimana pemberitaan atau kabar seputar bencana Sumatera di platform media yang seperti saling berhadap-hadapan. Foucault menyebutnya adalah suatu permainan kebenaran, tentang bagaimana kebenaran itu dipersepsikan dan diasumsikan⁹.

Informasi dari berbagai platform media ini barangkali menjadi suatu pengetahun baru bagi kita sebagai masyarakat sipil. Namun, perlu kita lihat bagaimana arus dari informasi atau pengetahuan ini ‘dimainkan’.

Kekuasaan cukup berpotensi mempunyai andil peran dalam hal ini, bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling terkait. Pengetahuan memengaruhi kekuasaan dan kekuasaan memproduksi pengetahuan. Karena menurut Foucault, kekuasaanlah yang menjustifikasi sesuatu itu benar atau salah. Kebenaran merupakan hasil dari kekuasaan dan pengetahuan itu sendiri. Sementara kekuasaan menghasilkan kebenaran subyektif karena melibatkan pengetahuan, maka kebenaran tersebut bersifat disipliner¹⁰.

Intinya pengetahuan dan kekuasaan saling berkelindan, yang mensyaratkan proses normalisasi dan regulasi. Disinilah Negara melakukan perannya untuk memproduksi pengetahuan tentang situasi kebencanaan di Sumatera. Baik melalui kanal-kanal media online dan media sosial. Kabar baiknya, publik tidak mentah-mentah menerimanya.

Publik merespon dengan cukup cermat, dengan cukup banyak menyajikan data dan bukti-bukti. Corong platform media cukup dapat mendewasakan kita semua dalam melihat situasi yang ada dengan proporsi masing-masing, dan yang paling penting turut menjaga asa demokrasi di Negeri kita tercinta meski sedang tertatih-tatih ditengah kian menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil (shrinking civic space).

Pada akhirnya, setiap tragedy kebencanaan yang melanda Indonesia menjadi panggung pembuktian betapa kokohnya jalinan solidaritas antar sesama masyarakat sipil. Ditengah krisis, gerakan organic seperti #WargaBantuWarga dan #RakyatBantuRakyat muncul sebagai penyangga utama saat dimana Negara dianggap lamban dalam merespon kedukaan warganya.

Namun, kita tidak boleh menutup mata bahwa bencana-bencana ini kerapkali bukan sekadar fenomena alam murni, melainkan dampak nyata dari kebijakan pengurus negara yang agaknya lebih memprioritaskan keberlangsungan bisnis korporasi yang ekstraktif dan ekspansif dibandingkan keselamatan rakyat.

Deforestasi massif demi izin tambang dan ekspansi usaha perkebunan maupun usaha kehutanan telah menggerus fungsi hidrologis kawasan hulu. Ini membuktikan, bahwa mitigasi dan antisipasi seringkali dikalahkan oleh kerakusan akumulasi modal.

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Negara untuk segera melakukan evaluasi total dan menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan dari segi regulasi maupun implementasi dilapangan yang nir-ekologis. Tentu dalam hal ini pelibatan masyarakat sipil dalam keikutsertaan untuk turut melakukan evaluasi juga menjadi sangat krusial.

Hal tersebut sebagai bentuk sinergisitas antara Negara dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup. Selain itu, saling menjaga solidaritas sosial dan kewarasan untuk mengimbangi narasi kekuasaan yang seringkali mengesampingkan fakta dan temuan di lapangan menjadi hal penting lainnya. (M. Izzuddin – Khodim Ngajigalileo.com)

Daftar Pustaka

1. https://www.tempo.co/politik/bnpb-total-korban-meninggal-bencana-sumatera-1-178-orang-2104727
2. https://pers.droneemprit.id/update-sentimen-publik-terhadap-penanganan-bencana-di-aceh-dan-sumatra/
3. https://nu.or.id/nasional/akar-penyebab-banjir-dan-longsor-sumatra-deforestasi-masif-dan-hilangnya-fungsi-hidrol ogis-kawasan-hulu-Dg4MY
4. https://www.detik.com/sumut/berita/d-8235637/esdm-beberkan-penyebab-banjir-di-sumatera-hujan-ekstrem-fak tor-dominan
5. https://mongabay.co.id/2025/12/07/bencana-sumatera-bukan-faktor-cuaca-semata/
6. https://deepindonesia.org/kajian-dir-bencana-sumatera-mulanya-krisis-kemanusiaan-jangan-sampai-jadi-krisis-legi timasi/
7. https://islami.co/politisi-di-bencana-sumatera-merekam-bencana-meraup-citra-meminggirkan-empati/
8. https://www.tempo.co/politik/penyebab-teror-ke-pengkritik-penanganan-bencana-sumatera-2103528
9. Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik. Martinus
10. Barasa* & F.X. Armada Riyanto. Journal of Education, Humanities and Social Sciences (JEHSS)ISSN 2622-3740 (Online) Vol 6, No. 1, Agustus 2023: 188-195,
11. https://www.sanglah-institute.org/2020/06/pengetahuan-dan-rezim-kebenaran-telaah.html